
Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah mengingatkan jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa agar lebih cermat dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan anggaran desa dinilai tidak cukup hanya dengan mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pendapatan yang tersedia.
Hal tersebut disampaikan Ardiansyah saat melantik anggota BPD Pengganti Antarwaktu (PAW) Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya peran BPD bersama kepala desa dalam memastikan setiap program yang dituangkan dalam APBDes memiliki dasar perencanaan dan kemampuan pembiayaan yang jelas.
Menurutnya, aspirasi masyarakat memang menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan program pembangunan desa. Namun, seluruh usulan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi keuangan desa sehingga anggaran yang ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal.
“Penetapan APBDes tidak boleh sekedar memasukkan seluruh daftar keinginan masyarakat,” ujar Ardiansyah.
Ia menjelaskan, APBDes pada dasarnya merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang harus disusun secara realistis. Karena itu, pemerintah desa bersama BPD perlu memilah berbagai usulan berdasarkan skala prioritas, urgensi kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan desa.
Ardiansyah juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika pendapatan dan transfer pemerintah pusat. Situasi tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan hingga tingkat desa.
“Kita harus melihat proyeksi ril pendapat daerah juga,” tegasnya.
Menurut Ardiansyah, pemahaman terhadap kondisi fiskal menjadi penting agar pemerintah desa tidak menetapkan program dengan target yang terlalu besar tanpa mempertimbangkan sumber pendanaannya. Perencanaan yang tidak sesuai kemampuan anggaran berpotensi menimbulkan persoalan ketika memasuki tahap pelaksanaan.
Untuk itu, ia meminta anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan APBDes secara serius. BPD diharapkan tidak hanya hadir dalam proses formal penetapan anggaran, tetapi turut memastikan setiap program yang disepakati benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, kepala desa juga diminta terbuka dalam menyampaikan kondisi keuangan serta rencana penggunaan anggaran kepada BPD dan masyarakat. Transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan sekaligus mencegah munculnya persoalan dalam pengelolaan anggaran desa.
Pelantikan anggota BPD PAW Desa Bukit Makmur menjadi momentum bagi pemerintah desa dan BPD untuk memperkuat koordinasi. Ardiansyah berharap keduanya dapat menjalankan peran masing-masing secara seimbang, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan yang tersedia.
Dengan demikian, APBDes tidak hanya menjadi daftar program dan kegiatan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.(ADV)




