Rabu, November 18, 2026
20.2 C
East Kalimantan
spot_img

BPD Disiapkan Jadi Ujung Tombak Hukum Desa, Kutim Andalkan Posbakum dan Kadarkum

SAMARINDA — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Bimbingan Teknis Optimalisasi Peran BPD dalam Tata Kelola Desa. Melalui kegiatan ini Kutim berharap BPD berperan menjadi aktor hukum lokal yang mampu membentuk regulasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat secara sah dan strategis.

Kegiatan yang digelar beberapa pekan lalu di Ballroom Hotel Bumi Senyiur itu menjadi titik berangkat dari agenda besar Pemkab Kutim. Kepala Bagian Hukum sekaligus Ketua Panitia Bimtek, Januar Bayu Irawan, menegaskan urgensinya.

“Untuk regulasi atau produk hukum itu selalu dinamis di mana harus selalu menyesuaikan keadaan di wilayah hukum tersebut,” kata Januar. Menurutnya, memahami perubahan regulasi saja tak cukup. Perangkat desa dan BPD harus mampu menyusun aturan hukum yang tepat sasaran dan fungsional.

“Dari kegiatan ini, aparatur desa serta BPD mendapat bekal untuk penyelesaian permasalahan hukum serta menerima bantuan hukum dan informasi terkait hukum yang berlaku,” ujarnya lagi.

Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi yang turut membuka kegiatan tersebut menyoroti rentannya posisi pemerintahan desa dalam aspek hukum, khususnya pada pengelolaan keuangan dan administrasi pertanahan. Oleh karena itu, pelatihan dan penguatan kapasitas menjadi hal mendesak.

“Pemerintah Kutim menyambut baik kegiatan ini, jadikan sebagai forum diskusi peserta dan narasumber sehingga bimtek ini menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi pemerintahan desa. Dan diharapkan ini menjadi titik awal semangat untuk menata desa yang lebih baik,” ujar Rizali.

Tak berhenti pada pelatihan, Rizali juga menaruh harapan besar pada dua instrumen hukum desa yang tengah digagas, yaitu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Menurutnya, dua pendekatan ini dapat menghapus kesenjangan akses hukum di tingkat akar rumput.

“Ya, kita harus bisa memperkuat komitmen terhadap peningkatan kualitas SDM di bidang hukum, terutama dari jenjang pemerintahan di tingkat desa. Masyarakat dapat menerima layanan dan informasi hukum yang cepat, tepat, murah dan mudah diakses,” ujarnya.

Pujian terhadap inisiatif Pemkab Kutim juga datang dari pemerintah pusat. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Kaltim, Ferry Gunawan, menyebutkan bahwa pendekatan hukum yang diperkenalkan Kutim sudah sejalan dengan kebijakan nasional.

“Ini selaras dengan program pusat, dan mudah-mudahan Kutim dapat mempercepat layanan hukum seperti Posbakum dan Kadarkum karena nantinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ferry.

Ia juga mencatat bahwa baru lima daerah di Kalimantan Timur yang telah membentuk Posbakum dan Kadarkum, di antaranya Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu.* (ADV/ProkopimKutim/KN)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru