Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Bantuan Sosial Kukar Diarahkan untuk Warga yang Tak Bisa Masuk Dunia Kerja

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membedakan pendekatan penanganan kesejahteraan berdasarkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Warga yang masih mampu bekerja diarahkan menuju kesempatan kerja, sedangkan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk diberdayakan akan mendapatkan bantuan langsung.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan kebijakan tersebut bertolak dari kondisi masyarakat yang beragam. Tidak semua warga memiliki kemampuan yang sama untuk memperoleh penghasilan, sehingga intervensi pemerintah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

“Bagi yang tidak mampu untuk bekerja dan kita berdayakan, bantuan yang diberikan akan berupa bantuan langsung yang kita berikan kepada warga masyarakat kita,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).

Aulia menyebut bantuan permakanan dan bantuan pembiayaan sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut menjadi instrumen perlindungan bagi warga yang tidak dapat mengandalkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berbeda dengan kelompok tersebut, warga yang masih berada dalam usia produktif diarahkan agar dapat mengakses peluang kerja. Pemkab Kukar menyiapkan program Kukar Siap Kerja sebagai salah satu jalur untuk mendekatkan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Pemisahan pendekatan itu, menurut Aulia, penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan secara seragam. Masyarakat yang membutuhkan perlindungan langsung perlu dibantu, sementara warga yang masih memiliki kemampuan bekerja perlu memperoleh kesempatan untuk mandiri secara ekonomi.

“Terdapat dua skema, untuk keperluan yang sudah dibedakan juga,” papar Aulia.

Ia menempatkan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Persoalan ekonomi sehari-hari dapat menjadi hambatan bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain, termasuk pendidikan dan kesehatan.

“Kita tidak akan mungkin berbicara terkait kesehatan dan pendidikan yang baik selama warga masyarakat kita masih mengeluhkan hari ini saya makan apa, besok saya makan apa,” katanya.

Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan kesejahteraan memerlukan kombinasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan langsung dibutuhkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan akses pekerjaan menjadi salah satu cara membangun kemandirian bagi warga yang mampu bekerja.

Aulia menegaskan, kedua pendekatan itu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan sesuai kondisi mereka.

“Yang masih bisa bekerja kita kasih kemudahan akses kerja, sebaliknya yang tidak atau belum bisa bekerja kita berikan bantuan lain,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru