KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengevaluasi kebutuhan biaya operasional untuk menentukan besaran anggaran minimum yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan. Langkah ini diarahkan agar penyusunan belanja daerah bertumpu pada kebutuhan riil, bukan sekadar mengikuti pola pengeluaran tahun-tahun sebelumnya.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemetaan kebutuhan tersebut menjadi penting untuk mengetahui secara terperinci biaya yang harus disediakan agar organisasi pemerintahan tetap beroperasi. Ia mengaku belum memperoleh gambaran yang jelas mengenai total kebutuhan dasar tersebut ketika mulai menjalankan pemerintahan.
“Waktu saya masuk, saya nanya berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan roda organisasi yang kita sebut dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Enggak ada yang bisa jawab,” ujar Aulia, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki dasar perhitungan yang jelas sebelum menentukan besaran penghematan. Tanpa pemetaan tersebut, upaya efisiensi berisiko tidak memiliki tolok ukur yang memadai untuk membedakan kebutuhan wajib dan pengeluaran yang masih dapat ditekan.
Perhitungan kebutuhan minimum fiskal mencakup berbagai komponen penunjang operasional pemerintahan. Di antaranya belanja pegawai, pembayaran listrik dan air, serta kebutuhan alat tulis kantor (ATK) yang mendukung aktivitas administrasi sehari-hari.
Aulia berujar, komponen tersebut perlu dihitung secara menyeluruh agar pemerintah mengetahui batas kebutuhan pembiayaan untuk menjaga fungsi organisasi tetap berjalan.
“Setelah kebutuhan dasar terpetakan, ruang penyesuaian anggaran dapat diidentifikasi dengan lebih terarah,” Papar Aulia.
Ia menjelaskan, pendekatan ini juga berkaitan dengan penentuan prioritas belanja di tengah tuntutan efisiensi. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan yang menopang operasional pemerintahan tetap terpenuhi, sembari mengevaluasi pengeluaran yang dinilai belum mendesak atau masih bisa dioptimalkan.
Ia menginginkan perhitungan kebutuhan minimum fiskal menjadi landasan untuk menyusun anggaran yang lebih rasional dan terukur agar keputusan mengenai penghematan tidak hanya didasarkan pada besaran pemotongan.
“Namun juga berdasar pada hasil evaluasi terhadap kebutuhan setiap komponen belanja,” jelas Aulia.
Pemetaan tersebut sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran secara lebih sistematis. Pengeluaran dapat ditinjau berdasarkan fungsi dan urgensinya, sehingga penataan fiskal tetap memperhatikan keberlangsungan kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. (Adv)




