Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Aulia Jaga Hak ASN Kukar, Efisiensi Anggaran Dialihkan ke Pos Belanja Lain

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memilih mempertahankan belanja pegawai sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan efisiensi anggaran. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, memastikan gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) tidak dipangkas meski pemerintah daerah melakukan penataan pengeluaran.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan peran aparatur dalam menjalankan program pemerintah sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Bagi Aulia, penghematan anggaran tidak boleh mengorbankan kinerja birokrasi maupun hak yang selama ini diterima pegawai.

“Yang pertama adalah kami berkomitmen bahwa kualitas pelayanan publik di Kukar tidak boleh terganggu,” ujar Aulia, Kamis (15/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah tetap melakukan efisiensi, tetapi tidak menjadikan belanja pegawai sebagai sasaran pengurangan. Penyesuaian justru diarahkan pada komponen pengeluaran lain yang masih memungkinkan untuk dievaluasi.

“Di tengah efisiensi 50 persen, APBD bukan berkurang, kami tidak merubah sama sekali kebijakan terkait dengan belanja pegawai. Gaji tetap, TPP tetap,” tegasnya.

Menurut Aulia, keberlangsungan pelayanan publik sangat bergantung pada aparatur yang menjalankan tugas di berbagai sektor pemerintahan. Karena itu, kebijakan fiskal perlu disusun dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas pegawai dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Pokoknya hak-hak yang diterima oleh pegawai itu tidak ada yang kami rubah. Karena kami sadar bahwa ujung tombak pelayanan kepada masyarakat ini adalah para pegawai-pegawai,” katanya.

Pemkab Kukar tetap dituntut memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif di tengah kebijakan efisiensi. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menata pengeluaran agar pembiayaan pemerintahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Aulia menegaskan, efisiensi bukan berarti mengurangi seluruh pos anggaran tanpa mempertimbangkan fungsi masing-masing. Pemerintah perlu memilah pengeluaran yang dapat dihemat tanpa mengganggu operasional pemerintahan dan pelayanan dasar.

“Kami berupaya menjaga keseimbangan antara penataan fiskal dan pelaksanaan tugas aparatur di lapangan,” pungkasnya. (Adv)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru