KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menginginkan badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki saham di perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya. Namun, rencana tersebut masih menghadapi kendala regulasi dan mekanisme bisnis yang harus dipenuhi.
Aulia mengatakan, kepemilikan saham oleh BUMD dapat menjadi salah satu peluang bagi daerah untuk terlibat langsung dalam kegiatan usaha pertambangan. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kesempatan memperoleh manfaat ekonomi dari sektor yang menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi Kukar.
“Maunya kita seperti itu,” ujar Aulia, Sabtu (10/10/2026)
Meski demikian, ia mengakui rencana tersebut tidak mudah direalisasikan tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Menurutnya, keterlibatan BUMD dalam kepemilikan saham perusahaan tambang harus memiliki dasar regulasi yang memungkinkan langkah tersebut dijalankan.
“Akan tetapi, secara proses bisnis agak sulit kita laksanakan ketika tidak ada payung hukum atau regulasi yang menaungi itu,” katanya.
Aulia menilai, apabila peluang tersebut dapat diwujudkan, keberadaan BUMD sebagai pemegang saham perusahaan pertambangan akan memberikan manfaat bagi daerah. Karena itu, ia berharap terdapat mekanisme yang memungkinkan keinginan tersebut direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Nah, kalau hal tersebut bisa dilakukan, itu sangat baik sekali untuk daerah kita,” tegasnya.
Kepemilikan saham perusahaan tambang berpotensi memberikan BUMD sumber pendapatan melalui pembagian keuntungan perusahaan apabila kegiatan usaha menghasilkan laba. Namun, realisasinya memerlukan kajian mengenai skema investasi, kemampuan keuangan daerah, serta risiko bisnis yang harus ditanggung.
Hingga kini, Aulia belum merinci skema penyertaan modal yang akan digunakan, perusahaan tambang yang menjadi sasaran, maupun besaran saham yang diharapkan dapat dimiliki BUMD Kukar. Ia menekankan pentingnya keberadaan regulasi sebagai dasar untuk membuka peluang tersebut. (Adv)




