SANGATTA — Ratusan desa dan kelurahan di Kutai Timur selama ini bergelut dengan pengelolaan arsip yang tidak tertib dan rawan hilang. Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) kini menjadi solusi yang didorong Pemkab Kutim melalui pelatihan kepada para pencatat surat dan admin desa.
Bimbingan teknis ini digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kutim, sebagai upaya menjawab kelemahan mendasar dalam tata kelola dokumen desa yang masih dilakukan secara manual. Kepala Dispusip Ayub menegaskan pentingnya sistem digital ini agar pengelolaan arsip lebih sistematis dan aman.
“Melalui SRIKANDI, arsip dapat dikelola lebih baik, akurat, aman, dan transparan,” kata Ayub. Ia menyebut program ini berjalan di bawah arahan Bupati dan Wakil Bupati, dengan payung hukum yang jelas, yakni mulai dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 hingga Peraturan Bupati Kutim Nomor 52 Tahun 2023.
Wakil Bupati Mahyunadi menggarisbawahi bahwa pelayanan publik di desa tidak akan efektif jika administrasinya masih karut-marut. Ia mencontohkan bagaimana digitalisasi telah menjadi kebutuhan mutlak.
“Dunia sudah empat kali revolusi industri, kini kita memasuki era digitalisasi penuh bahkan cenderung robotik. Semua berbasis internet. Bahkan untuk membuat presentasi, kita bisa minta bantuan ChatGPT,” ujarnya.
Menurutnya, hanya desa yang mampu beradaptasi cepat yang akan bertahan. “Dengan aplikasi ini, administrasi di desa dan kelurahan bisa dilakukan lebih cepat, akurat, transparan, dan efisien,” tegasnya.
Simbolisasi pembukaan bimtek dilakukan dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan dari Desa Kelinjau Ulu dan Kelurahan Wahau Baru.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Kutim mencoba menutup lubang besar dalam pengelolaan arsip desa. Sistem digital seperti SRIKANDI diharapkan bisa menahan kebocoran informasi, kehilangan dokumen penting, dan memperbaiki kualitas layanan di tingkat terdepan birokrasi.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




