
Kutai Timur, Kaltimnesia.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Ardiyansyah, memberikan tanggapan terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar setiap tahun oleh pemerintah daerah. Ia menilai bahwa kegiatan Musrenbang seharusnya menjadi ruang utama bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan, namun dalam praktiknya masih banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik.
“Musrenbang kan dilakukan oleh pemerintah setiap tahun ya, tapi banyak kegiatan Musrenbang itu yang tidak terakomodir,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dalam perencanaan pembangunan karena masyarakat merasa aspirasi mereka tidak tersalurkan secara langsung.
Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat DPRD tidak bisa menanggung seluruh usulan yang tidak masuk dalam daftar prioritas Musrenbang.
“Nah, sementara itu, itu bukan kewajiban anggota DPR untuk meng-cover itu semua. Karena Dewan ini kan ada reses juga, dia punya konstituen juga di lapangan. Kita reses kan menyerap aspirasi itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ardiyansyah menilai bahwa jika seluruh hasil Musrenbang dibebankan kepada DPRD, hal itu tidak akan realistis mengingat anggaran yang tersedia di lembaga legislatif sangat terbatas. “Kalau kami disuruh mengakui diri Musrenbang, waduh rasanya tidak cukup anggaran kami yang diberikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan perlu ada perbaikan sistem agar pelaksanaan Musrenbang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. “Nah, ini yang mau kita benahi ke depan. Musrenbang itu kan ada undang-undang yang mengaturnya,” tegasnya.
dirinya berharap Musrenbang tahun-tahun mendatang dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. (ADV)




