SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, mengeluarkan peringatan serius kepada jajaran pemerintahannya terkait potensi keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun. Meski tahapan penyusunan APBD 2025 mengalami keterlambatan, ia menegaskan bahwa kondisi ini tak boleh berujung pada lumpuhnya kegiatan selama kuartal pertama.
“Saya berharap nanti pada saat pembahasan, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak akan terserap selama 3 atau 4 bulan ini. Jadi maksimalkan anggaran terserap dengan kegiatan yang memungkinkan,” ujar Ardiansyah.
Penegasan ini mencuat setelah pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam proses penyesuaian anggaran akibat tuntutan efisiensi. Menurut Ardiansyah, upaya efisiensi yang diambil bukanlah pekerjaan ringan, bahkan sangat menguras energi jajaran perencana daerah.
“Di Kaltim juga demikian, beberapa daerah juga demikian. Jadi memang terkait dengan efisiensi ini sangat menguras tenaga kita untuk menyesuaikan sehingga memakan waktu yang lama,” jelasnya.
Untuk menghindari keterlambatan lebih lanjut, Ardiansyah telah menginstruksikan agar seluruh proses pembahasan APBD 2025 dipercepat dengan menghadirkan semua unsur penting dalam pemerintahan. Tak hanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para kepala perangkat daerah pun diwajibkan ikut serta secara penuh.
“Saya sudah minta dibuatkan surat. Semua TAPD dan kepala PD wajib hadir di tempat terkait pembahasan ini,” tegasnya.
Peringatan ini menandakan bahwa Pemkab Kutim tidak ingin terjebak pada kebiasaan penyusunan anggaran yang lambat. Ardiansyah mendorong semua pihak untuk segera menyelesaikan pembahasan RKUA dan RPPAS agar tahun anggaran 2025 dapat dimulai tanpa kendala berarti.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




