Rabu, November 18, 2026
20.6 C
East Kalimantan
spot_img

Akbar Tanjung Dorong Program MYC Dimulai Awal 2026: “Agar Pembangunan Tidak Terlambat Lagi”

SANGATTA — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, menegaskan pentingnya percepatan proses Multi Years Contract (MYC) agar pembangunan infrastruktur berjalan tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ia sampaikan dalam Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi PKS terhadap RAPBD Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

Akbar meminta pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi, perencanaan, hingga persiapan lelang proyek-proyek MYC sudah bisa dimulai sejak awal tahun 2026.

“Fraksi PKS meminta agar seluruh proses MYC dapat dimulai sejak awal tahun. Kita tidak ingin pembangunan kembali terhambat hanya karena keterlambatan administrasi atau proses lelang. Tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan,” ujarnya.

Mencegah Terulangnya Keterlambatan Pembangunan

Menurut Akbar, pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak proyek strategis terhambat karena dimulai terlalu lambat. Kondisi ini berdampak langsung pada kinerja pembangunan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Keterlambatan memulai proyek berdampak pada rendahnya serapan anggaran, mundurnya target penyelesaian, dan terhambatnya manfaat yang seharusnya dapat dirasakan warga. Karena itu, proses MYC harus dimajukan sejak awal,” tegasnya.

MYC Menjadi Andalan untuk Infrastruktur Skala Besar

Akbar menilai MYC merupakan instrumen penting untuk pembangunan infrastruktur besar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas konektivitas lainnya. Dengan skema kontrak tahun jamak, pemerintah daerah dapat bekerja lebih stabil, terencana, dan berkesinambungan.

“MYC memberi kepastian bagi pemerintah dan masyarakat karena proyek berjalan dengan tahapan jelas. Tapi manfaat tersebut hanya bisa dirasakan jika prosesnya tidak molor dari awal,” terangnya.

Ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah pendukung MYC—mulai dari Bappeda, PUPR, BPKAD, hingga unit layanan pengadaan—melakukan koordinasi lebih intensif agar tidak ada hambatan teknis yang berulang.

“Semua pihak harus bergerak serempak. Tidak boleh ada bagian yang bekerja sendiri-sendiri. Pembangunan besar membutuhkan koordinasi besar,” kata Akbar.

Akbar menegaskan bahwa Fraksi PKS akan mengawal pelaksanaan MYC agar benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pemerataan pembangunan wilayah.

“Jika MYC dimulai awal tahun, maka manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Kami mendukung pemerintah untuk memastikan langkah ini berjalan,” tutupnya. (ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru