KUTAI KARTANEGARA – Usia 244 tahun Kota Tenggarong membawa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada satu pesan penting yakni pembangunan kota tidak boleh memutus hubungan dengan sejarah yang membentuk identitasnya.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244. Menurutnya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan bagian dari pijakan ketika pemerintah menentukan arah perkembangan kota.
“Kita hadir di makam Aji Imbut dan para Sultan untuk mengingat dari mana Kota Tenggarong berasal, memahami nilai yang diwariskan para pendahulu, sekaligus merenungkan tanggung jawab kita dalam menentukan masa depan kota ini,” ujar Aulia, Selasa (29/9/2026)
Secara historis, perjalanan Tenggarong berkaitan erat dengan perpindahan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dari Pemarangan menuju Tepian Pandan pada 28 September 1782 pada masa Sultan Aji Muhammad Muslihuddin atau Aji Imbut. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Tenggarong melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 5 Tahun 1997.
Perpindahan pusat pemerintahan tersebut menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan Tenggarong. Tepian Pandan kemudian dikenal dengan nama Tangga Arung, yang bermakna rumah raja, sebelum berkembang menjadi Tenggarong.
Bagi Aulia, perjalanan itu menunjukkan bahwa sebuah kota dibangun melalui keputusan, perubahan dan proses panjang. Karena itu, generasi sekarang tidak hanya menerima hasil pembangunan dari generasi sebelumnya, tetapi juga mewarisi tanggung jawab untuk menentukan arah kota pada masa berikutnya.
“Hari ini kita memperingati Hari Jadi Kota Tenggarong ke-244, sesungguhnya yang kita peringati bukan hanya bertambahnya usia sebuah kota, melainkan kita memperingati perjalanan sebuah peradaban,” tuturnya.
Ia menilai sejarah dan pembangunan masa kini tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Kota dapat berkembang mengikuti kebutuhan zaman tanpa harus menghilangkan karakter yang membuatnya berbeda dengan kota lain.
Pandangan tersebut juga sejalan dengan posisi Erau Adat Kutai dalam kehidupan Tenggarong. Pada 2026, Erau kembali digelar dengan tema “Manunggal Raja Bersama Rakyatnya, Raja Menjamu Rakyatnya”, yang menempatkan tradisi dan hubungan antara Kesultanan dengan masyarakat sebagai bagian penting dari perhelatan budaya tersebut.
Aulia mengatakan nilai sejarah tersebut harus diterjemahkan dalam pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Artinya, keberadaan sejarah tidak berhenti pada pelestarian benda atau prosesi adat, tetapi menjadi bagian dari cara kota berkembang.
“Kita tidak perlu mempertentangkan sejarah dengan modernitas. Keduanya harus berjalan bersama,” jelas Aulia.
Menurutnya, generasi sekarang mempunyai kesempatan untuk membuka babak baru sebagaimana para pendahulu pernah melakukannya. Bedanya, tantangan saat ini bukan lagi memindahkan pusat pemerintahan, melainkan memastikan Tenggarong berkembang sebagai kota yang maju tanpa kehilangan identitasnya.
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana sejarah itu menjadi fondasi, kemudian kita membangun masa depan Tenggarong dengan tetap membawa nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu,” pungkasnya. (Adv)




