KAUBUN — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalihkan fokus perlindungan sosial ke sektor yang selama ini terpinggirkan. Dalam kegiatan yang digelar di Balai Desa Bumi Rapak, Pemkab Kutim meluncurkan 2.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan, menyasar langsung pekerja rentan di wilayah Kecamatan Kaubun.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menyebut program ini sebagai bagian dari prioritas kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam visi Kutim Hebat. “Asuransi ini memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko sakit, kecelakaan kerja, hingga jaminan kematian. Jika terjadi risiko terburuk, yakni kematian, ahli waris berhak atas santunan sebesar Rp40 juta,” tegasnya saat menyerahkan kartu secara simbolis.
Kelompok penerima manfaat berasal dari berbagai jenis pekerjaan non-formal, seperti petani mandiri, buruh sawit non-perusahaan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, hingga pekerja lepas harian. Mereka adalah segmen tenaga kerja yang selama ini bekerja tanpa jaminan jika terjadi musibah kerja atau kehilangan penghasilan akibat sakit.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Roma Malau, turut hadir dalam acara ini, bersama perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur, Camat Kaubun, serta unsur Forkopimda dan jajaran kepala perangkat daerah. Penyerahan simbolis dilakukan kepada Kepala Desa Bumi Rapak sebagai representasi masyarakat penerima manfaat.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah Pemkab Kutim. “Kami berharap program ini terus berlanjut dan menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat saat bekerja,” ungkapnya.
Target program ini mencakup 150.000 pekerja rentan di seluruh Kutim. Peluncuran di desa menjadi langkah awal untuk membumikan konsep perlindungan kerja, agar tidak hanya dinikmati kalangan pekerja formal di kota-kota besar. Kini, para pekerja informal di desa pun mulai mendapatkan jaring pengaman yang layak.* (ADV/ProkopimKutim/KN)




