KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 2.500 siswa. Kesiapan lahan dan administrasi telah dipenuhi pemerintah daerah, sementara pelaksanaan pembangunan masih menunggu tindak lanjut pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti, mengatakan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan dengan luas lahan sekitar 7 hektare. Koordinasi dengan Kemensos juga telah dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung program pendidikan bagi keluarga kurang mampu tersebut.
“Kalau Sekolah Rakyat itu insyaallah kita sudah siap. Baik dari sisi fisik lahan maupun dari sisi administrasi, tempatnya di Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak itu sekitar 7 hektare,” ujarnya, Kamis (12/11/2026)
Rinda menjelaskan, terdapat perubahan dalam perencanaan kapasitas Sekolah Rakyat tersebut. Jika sebelumnya dirancang untuk menampung sekitar 1.500 siswa, informasi terakhir yang diterima Dinsos menyebutkan kapasitasnya meningkat menjadi 2.500 siswa. Perubahan itu turut memengaruhi desain bangunan yang semula direncanakan dua lantai menjadi empat lantai.
“Informasi terakhir yang saya terima tadinya itu kan kapasitasnya hanya 1.500 orang, tapi sekarang ini ada kenaikan jadi 2.500 orang. Yang tadinya dua lantai jadi empat lantai,” jelasnya.
Rinda menyebut, Sekolah Rakyat itu nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2, mulai jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Program ini diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Namun, Kata Rinda, di tengah persiapan pembangunan fasilitas pendidikan di Kukar, terdapat persoalan yang masih dihadapi calon peserta didik. Sebanyak 26 anak asal Kukar yang sebelumnya direncanakan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Palaran, Samarinda, hingga kini belum dapat diberangkatkan.
Ia mengungkapkan, kendala yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan pasokan air di Sekolah Rakyat Palaran. Kondisi itu semakin menjadi persoalan ketika memasuki musim kemarau sehingga keberangkatan anak-anak yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan.
“Kemarin itu kan ada 26 anak sebenarnya yang tahun ini kami titipkan untuk Sekolah Rakyat yang ada di Palaran, tapi sampai sekarang masih belum berangkat ke sana dengan alasan bahwa Sekolah Rakyat di Palaran itu punya keterbatasan air,” ungkapnya.
Rinda membeberkan, kapasitas penerimaan maupun kesiapan operasional Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dinsos Kukar dalam hal ini berperan sebagai pelaksana di daerah yang menyiapkan calon penerima manfaat serta mendukung kebutuhan administrasi dan koordinasi.
Karena itu, Ia berkata, pemerintah daerah masih menunggu perkembangan dari Kemensos terkait pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak maupun tindak lanjut persoalan anak-anak yang sebelumnya direncanakan bersekolah di Palaran.
“Kami berharap Kehadiran fasilitas sekolah rakyat menjadi salah satu upaya memperkuat akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di Kukar,” tutup Rinda Desianti. (Adv)




