KUTAI KARTANEGARA – Karakteristik permukiman yang berdiri di kawasan perairan membuat penyediaan fasilitas sanitasi layak di Desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menghadapi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan kawasan permukiman di daratan.
Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan keterbatasan fasilitas sanitasi menjadi salah satu persoalan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebab, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan asupan gizi, tetapi juga kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang.
“Kalau melihat kondisi Muara Enggelam, kita memang harus memahami bahwa rumah-rumah masyarakat berada di atas air. Jadi, penyediaan fasilitas sanitasi tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah yang permukimannya berada di daratan,” kata Ismi, Minggu (15/11/2026).
Ia mengungkapkan, keberadaan fasilitas jamban yang memenuhi standar kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah tersebut. Kondisi geografis dan pola permukiman membuat penyediaannya membutuhkan perencanaan serta dukungan infrastruktur yang sesuai.
“Persoalan WC atau jamban ini masih menjadi perhatian. Kita tidak bisa hanya memberikan imbauan kepada masyarakat untuk memiliki fasilitas sanitasi, sementara kondisi tempat tinggal mereka memang memiliki keterbatasan untuk membangunnya,” ungkapnya.
Menurut Ismi, sektor kesehatan memiliki ruang untuk melakukan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Namun, perubahan perilaku masyarakat perlu diikuti dengan ketersediaan sarana yang memungkinkan kebiasaan sehat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menegaskan, penyediaan infrastruktur sanitasi bukan menjadi tanggung jawab Dinkes semata. Diperlukan keterlibatan organisasi perangkat daerah lain agar persoalan yang berkaitan dengan kondisi fisik permukiman dapat ditangani sesuai kewenangannya.
“Kalau persoalannya sudah menyangkut pembangunan fasilitas di kawasan perairan, tentu perlu keterlibatan instansi yang menangani infrastruktur. Kami dari kesehatan bisa memberikan pemahaman dan pendampingan, tetapi sarana fisiknya membutuhkan penanganan dari sektor lain,” paparnya.
Selain sanitasi, persoalan ketersediaan air bersih juga masih dihadapi masyarakat. Warga harus membeli air galon dari Muara Muntai untuk kebutuhan minum dan memasak karena tidak lagi mengandalkan air di sekitar permukiman.
Menurut Ismi, dua persoalan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang sehat. Keterbatasan fasilitas dasar dapat menyulitkan keluarga menerapkan pola hidup bersih, terutama dalam menjaga kesehatan anak.
“Lingkungan tempat tinggal juga harus menjadi perhatian dalam penanganan stunting. Edukasi mengenai kesehatan akan lebih mudah diterapkan apabila masyarakat didukung fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai,” pungkasnya. (Adv)




