Kamis, November 19, 2026
19.4 C
East Kalimantan
spot_img

DPRD Kutim Tegaskan Komitmen Awasi Kualitas Pembangunan Daerah

 

Kutai Timur, kaltimnesia.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di daerah. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim, Kari Palimbong, yang menilai peran pengawasan merupakan bagian vital dari tanggung jawab legislatif.

“Tetap kita awasi. Karena itu tugas dan fungsi kita sebenarnya. Bagaimana pengawasan kita kan? Ada tiga fungsi kami di sini, legislasi, budgeting dan pengawasan,” ujar Kari di Sangatta, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, tiga fungsi utama DPRD tidak boleh berjalan timpang, terutama di tengah maraknya pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBD Kutim. Ia menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata.

“Banyak kegiatan fisik di lapangan, baik jalan, jembatan, maupun fasilitas publik lainnya. Semua itu perlu kita pastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan,” katanya.

Kari menambahkan, dalam waktu dekat DPRD Kutim akan lebih memusatkan perhatian pada aspek pengawasan lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap proyek sesuai dengan rencana anggaran dan spesifikasi teknis (bestek) yang sudah disusun sebelumnya.

“Kita coba konsen di pengawasannya nanti, ya kan? Supaya produk-produk proyek ini betul-betul sesuai dengan kualitas dan mutu sesuai dengan bestek yang sudah disampaikan di RAB di masing-masing kegiatan,” tegasnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga mengingatkan agar pelaksana kegiatan, baik kontraktor maupun pihak terkait lainnya, tidak hanya mengejar penyelesaian proyek dari sisi waktu. Kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita tidak ingin nanti hasilnya cepat selesai tapi mutu rendah. Masyarakat berhak mendapat hasil pembangunan yang kuat, awet, dan bisa digunakan jangka panjang,” tambahnya.

Kari berharap ke depan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel. DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi kontrol dengan pendekatan konstruktif, bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap kegiatan tepat sasaran dan bermanfaat bagi warga Kutim.

“Fungsi pengawasan ini harus kita maknai sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan publik. Kalau semua pihak bekerja dengan integritas, hasilnya tentu akan jauh lebih baik,” tutupnya.(ADV)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Terbaru