KUTAI KARTANEGARA – Ketepatan program pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membutuhkan dukungan data usaha yang memadai. Pemerintah perlu mengetahui kondisi masing-masing industri agar pendampingan yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi sesuai dengan persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
Kepala Bidang Promosi dan Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Hamidin, mengatakan pendataan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menjadi salah satu instrumen untuk mengenali kondisi industri di daerah.
Menurutnya, informasi yang dihimpun melalui sistem tersebut dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan perkembangan pelaku industri. Dengan demikian, kebutuhan pembinaan bisa diidentifikasi berdasarkan informasi usaha yang tersedia.
“Ketika data industri sudah terhimpun, kami bisa melihat lebih jelas kondisi masing-masing usaha. Dari sana pemerintah dapat mengetahui sektor mana yang membutuhkan perhatian dan bentuk pendampingan seperti apa yang diperlukan,” kata Hamidin, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, manfaat pendataan tidak berhenti pada tersedianya angka jumlah industri. Informasi perkembangan usaha juga diperlukan untuk mengetahui apakah pelaku IKM membutuhkan dukungan dalam meningkatkan kapasitas maupun mengatasi hambatan kegiatan produksinya.
“Misalnya ada pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam menjalankan industrinya, mereka bisa menyampaikan persoalan itu kepada kami. Selanjutnya akan kami lihat bantuan atau pendampingan apa yang memungkinkan diberikan,” terangnya.
Hamidin mengatakan Disperindag Kukar terbuka terhadap pelaku industri yang membutuhkan konsultasi maupun bantuan pengembangan usaha. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku IKM meningkatkan kemampuan dan keberlanjutan kegiatan industrinya.
“Jadi, kami tidak hanya mengumpulkan informasi tentang industri yang ada. Kalau ada persoalan yang membutuhkan penanganan, pelaku usaha juga bisa berkoordinasi dengan kami untuk mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Namun, upaya membangun pembinaan yang berbasis kebutuhan tersebut masih membutuhkan penguatan pendataan. Berdasarkan laporan kinerja Disperindag Kukar 2025, persentase IKM yang terdaftar dalam SIINas baru mencapai 2,16 persen dari target 5,8 persen.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa informasi mengenai pelaku industri yang tersedia dalam sistem masih perlu diperluas. Karena itu, Disperindag terus mendorong pelaku IKM untuk mendaftarkan usahanya agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih lengkap sebelum menentukan program pembinaan.
“Semakin lengkap informasi yang kami miliki, semakin mudah pula menentukan langkah yang tepat. Pembinaan nantinya bisa diarahkan berdasarkan kondisi usaha, bukan hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan secara umum,” pungkasnya. (Adv)




