Sangatta – Tetesan hujan tampak belum mengering saat Burhan mengendarai motor scopy berwarna hitam itu. Pelan-pelan dia melewati permukaan jalan yang berkerikil sepanjang 550 meter, lalu kembali berkendara sejauh 160 meter di atas area reklamasi.
Lelaki 54 tahun itu hendak menunjukkan sumber yang diduga menjadi musabab polusi, sehingga tambak seluas dua kali lapangan futsal yang dia kelola turut berimbas. Akibatnya sebanyak 8.000 ikan bandeng terancam gagal panen, karena kotoran hasil pengerukan untuk reklamasi mengalir ke tambak nya.
Dari pelabuhan sekira 600 meter, tambak ikan bandeng miliknya berada. Meski cuma ia satu-satunya petambak di sana sejak Januari 2023, tanpa ada listrik, air bersih maupun fasilitas yang memadai ia tetap menetap di pondok berukuran 3×5 meter itu. Di awal saat menambak dia kerasan sebagai pembudi daya, bahkan saking tekun nya tiap pekan tak pernah absen dari rumah ke pondok nya untuk memastikan pertumbuhan ikan.
“Saya ini kasian masyarakat kecil cuma ini pengharapan saya menghidupi keluarga saya. Sekarang kalau ke tambak seperti ini (kondisi ikan yang jarang muncul ke permukaan air dan selalu berada di dasar kolam) campur aduk sudah perasaanku,” katanya baru-baru ini.
Dia merincikan dari total Rp100 juta lebih dana untuk usaha budi daya itu, mulai dari biaya menggali area tambak saja sudah menghabiskan puluhan juta. Kemudian harga bibit ikan bandeng per ekor Rp2 ribu, lalu pupuk untuk membantu proses pelumutan di awal-awal sebanyak tujuh karung dan harga per karungnya Rp600 ribu.
Selanjutnya menggunakan racun untuk membunuh hama di air sebanyak lima liter, per liternya Rp200 ribu lebih. Sesudah proses awal tersebut berikutnya biaya pakan yang terdiri dari pelet per 25 kilogram (Kg) Rp400 ribu lebih. Ditambah lagi pupuk organik berbentuk cairan sebanyak tiga liter per liternya seharga Rp300 ribu, dan dedak sekarung Rp150 ribu.
Diakuinya yang paling banyak membutuhkan modal adalah pakan. Sebab, saban pekan dia mesti menyiapkan tiga aspek penting untuk pertumbuhan ikan bandeng diantaranya pelet, pupuk organik dan dedak. Ketiganya digunakan sekaligus dalam satu kali pakan setiap ahad dengan kata lain dia harus menyediakan dana sebanyak Rp1,5 juta.
Meski sudah mencari tahu ke berbagai toko harga ketiga aspek pakan itu tak jauh berbeda. Namun sekali waktu karena kekurangan dana dia memilih merek pakan yang terbilang murah harga nya terutama setelah tambak yang dikelola nya mulai kemasukan kotoran. Karena semenjak itu pemberian pupuk organik semakin intens. Kini Ayah sembilan anak itu tak lagi kuasa memastikan ikan bandeng miliknya bisa panen atau tidak.
“Biasanya normal, istilahnya seperti main-mainlah yang sekarang ini, ya, coba kita lihat (ikan bandeng di tambak) karena kelainan air dari getah-getah (mangrove yang dibabat) galian perusahaan di luar,” keluhnya.
Seharusnya, masa panen ikan bandeng miliknya hingga siap dikonsumsi pada bulan Desember 2023 setelah melalui proses pemeliharaan selama tiga bulan terakhir. Tetapi setelah aktivitas pengerukan untuk pembangunan fasilitas Pelabuhan Sangatta pada Oktober 2023 lalu, diduga telah menimbulkan dampak lingkungan. Yang mengakibatkan potongan ranting masuk ke tambak nya, tak hanya itu rona air pun berubah sehingga berpotensi terhadap hasil akhir budi daya nya.
Keluhan Burhan akhirnya diutarakan ke Forum Pemerhati Masyarakat Pesisir (Fopsir) Kutai Timur belum lama ini. Merespons nya, Ketua Harian Fopsir, Imanuddin Malik, langsung melakukan observasi lapangan belum lama ini dan menyusun temuan pihaknya menjadi sebuah laporan. Selanjutnya, Senin 27 Oktober 2023, Fopsir melayangkan aduan tersebut ke Bupati Kabupaten Kutai Timur, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sangatta hingga ke pelaksana proyek PT SAC Nusantara (SACNA).
Menurutnya proses pengerukan tanah mangrove yang kaya akan nutrisi dan organisme hidup dapat terangkut bersama material lainnya dan masuk perairan termasuk ke tambak milik Burhan. Potongan ranting kecil-kecil dari mangrove yang digali dan terbabat, sambungnya, juga dapat terbawa oleh air hingga masuk ke dalam tambak ikan
Selain itu, rencana reklamasi di kawasan mangrove juga berpotensi menimbulkan perubahan rona air di sekitarnya. Aktivitas pengurugan dan penambahan material pada area reklamasi dapat mengubah pola aliran air, menghalangi aliran sungai, dan mengganggu ekosistem laut yang ada di sekitarnya. Akibatnya, kondisi perairan di sekitar tambak ikan bandeng juga ikut
terpengaruh, baik dalam hal suhu air, salinitas, maupun ketersediaan oksigen, kemerahan, ph, nitrat, nitrit, amoniak, phospat, alkalinitas hingga plankthon nya.
“Dampak yang timbul dari sedimentasi dan perubahan rona air ini bisa berefek negatif terhadap tambak ikan. Karena sedimentasi yang terjadi dapat mengendap di dasar tambak dan mengurangi kedalaman perairan,” terangnya Senin (4/12), pagi.
Karena kondisi tersebut, lanjutnya, akan menghambat pergerakan dan pertumbuhan ikan di dalam tambak. Atas dasar itu pihaknya menuntut empat hal, pertama, mendesak penggunaan teknologi ramah lingkungan dan memberikan dispensasi yang layak terhadap petambak. Kedua, melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, ketiga, restorasi hutan mangrove yang telah dibabat. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum kegiatan pengerukan dan reklamasi yang terbukti melanggar aturan. Sebab masa depan kawasan pesisir bakal terancam apabila masalah tersebut tak tertangani dengan tepat dan terarah.
Melansir laman LPSE Kabupaten Kutai Timur, tender berjudul “Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sangatta” dengan skema multi years contract itu bernilai Rp115,6 miliar lebih dan bersumber dari APBD Kutai Timur. PT SACNA sebagai pelaksana proyek, memenangkan tender setelah melalui 12 tahapan dan bersaing dengan 41 peserta hingga akhirnya dilakukan penandatanganan kontrak.
Di waktu yang berbeda, Kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur, Joko Suripto, menjawab tiga pertanyaan reporter saat diwawancarai via pesan WhatsApp pada Senin (4/12), siang. Pertama, terkait aduan Fopsir sudah ditindaklanjuti atau belum, dia mengaku telah melakukan konfirmasi ke PT SACNA sebagai pelaksana proyek tersebut.
“Dan kami Dinas Perhubungan besok juga akan cek lapangan dengan Dinas Lingkungan Hidup (Kutai Timur),” ungkapnya.
Kedua, ditanya soal kepatuhan PT SACNA terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km 80 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Sangatta Provinsi Kalimantan Timur, yang di dalamnya memuat analisa lingkungan berupa upaya pengelolaan lingkungan. Dia hanya menjawab bahwa pembangunan lanjutan Pelabuhan Sangatta di Kenyamukan itu dilanjutkan pembangunanya sudah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sejak tahun 2011.
Ketiga, ditanya soal progres diakuinya kini pembangunan pelabuhan masih terbilang rendah lantaran proyek baru berjalan pada Oktober 2023. Sehingga sampai saat ini persentase nya kurang lebih 7 persen, capaian tersebut meliputi aktivitas grubbing untuk area reklamasi kemudian pembersihan di sekitar causeway. Di samping itu sejumlah material telah didatangkan seperti geotekstil, bronjong, menyusul corrugated concrete sheet pile. Syahdan, dia meminta masyarakat mengetahui bahwa proyek Pelabuhan Sangata di Kenyamukan termasuk dari 12 proyek strategis daerah Kabupaten Kutai Timur.
“Semoga hal ini tidak ada halangan mengingat kami membangun paling belakang. Diketahui ada tiga kegiatan di area pelabuhan yaitu jalan yang dikerjakan CSR PT KPC, dan jalan yang dikerjakan BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional),” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, salah satu karyawan PT SACNA belum membalas dua pertanyaan yang dikirimkan via pesan WhatsApp pada Senin (4/12), pukul 12.04 WITA. (*/arf)
