Samarinda, kaltimnesia.id – Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengukir prestasi yang sangat baik.
Capaian ini merupakan hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Agus Priyono memberikan Opini WTP kepada Pemkab Kutim yang diterima langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
Sejumlah pejabat seperti Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Kutim Sudirman Latif juga turut menyaksikan penghargaan tersebut.
Agus menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD TA 2023 dan memberikan Opini WTP kepada 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kutim.
“Melalui pemeriksaan LKPD, kami memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini WTP yang kami berikan adalah hasil profesionalitas pemeriksa terkait kewajaran penyajian laporan keuangan, yang bukan sekadar jaminan atas ketiadaan kecurangan,” ujar Agus. Jumat (3/5/2024)
Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Agus menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan.
Pemkab Kutim terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan public serta memberikan contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia. Harapan setelah capaian gemilang ini adalah untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (*/kalnes01)
