Kaltimnesia.id, Kutai Timur – Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) adakan diskusi konsultasi publik kajian risiko bencana (KRB) pada Senin 19 Februari 2024. Acara diskusi publik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penanggulangan putusan terkait resiko bencana.
“Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting bahwa mereka adalah ujung tombak dalam mengemlementasikan langkah langkah rencana penanggulana bencana.” ucap Poniso Suryo Renggono
Penyusunan KRB merupakan bagian dari perencanaan untuk penanggulangan bencana sebagai rangka untuk mengenali bahaya dan potensi dampak yang terjadi.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kutai timur itu juga menjelaskan bahwa “BPBD Kabupaten Kutai Timur saat ini sedang melakukan penyusunan KRB 2024-2028. kegiatan ini diberlakukan mengingat saat ini penilaian indeks resiko bencana indonesia yang dilakukan oleh badan nasional penanggulangan bencana kabupaten kutai timur terbilang tinggi dengan nilai 181,5. “
Poniso Suryo Renggono menambahkan bahwa, dokumen KRB perlu dipadukan dengan dokumen perencanaan pemerintaah daerah Kutim seperti dokumen rencana kerja perangkat daerah yang meliputi renstra.
Dengan adanya dokumen KRB akan mempermudah baik antar instansi, akademisi, media serta mempertajam penganggulangan upaya bencana agar lebih terstruktur dan terarah.
“Saya yakin dengan kerja sama dan gotong royong kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman terhadap resiko bencana” Ujar Poniso.
KRB ini adalah salah satu srategi dari pelayanan minimal kewajiban daerah yang harus dibuat.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten kota Sekalimantan Timur untuk menyusun dokumen perencanaan daerah lainnya sebagai keberlanjutan seperti dokumen penanggulangan bencana. “ Tegas Kalaksa BPBD.
Agus Tianur juga meminta kepada seluruh peserta undangan yang hadir hari ini untk dapat memberikan masukan saran dan gagasan sehingga di harapkan kegiatan KRB ini sebagai salah satu upaya bersama dalam menciptakan pembangunan daerah yang baru dan selaras Sekalimantan Timur. (red/kalnes-02)
